Mojokerto, dentum.id — Laporan mengenai sejumlah persoalan internal di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Japan Asri, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, mulai mencuat setelah redaksi menerima informasi dari sejumlah sumber.
Informasi tersebut menyebut adanya dugaan persoalan manajerial dan tata kelola internal sejak tahap pembangunan hingga operasional dapur.
Menindaklanjuti laporan tersebut, awak media kemudian menghubungi Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Mojokerto, Rosidian Prasetyo, untuk meminta klarifikasi.
Saat dikonfirmasi pertama kali, Rosi sapaan akrab Rosidian Prasetyo, Ketua Korwil BGN Mojokerto menyatakan kesediaannya memberikan penjelasan. Namun pada saat itu belum ada keterangan rinci yang disampaikan terkait berbagai temuan yang dilaporkan.
Beberapa hari kemudian, setelah belum ada kepastian mengenai klarifikasi, awak media kembali menghubungi Rosi. Dalam komunikasi lanjutan itu, media tidak hanya meminta pertemuan langsung dengan pihak mitra SPPG yang bertanggung jawab atas operasional dapur, tetapi juga mengirimkan sejumlah bukti temuan yang berkaitan dengan dugaan persoalan internal di dapur SPPG Japan Asri Sooko.
Bukti tersebut disampaikan sebagai bentuk itikad profesional agar proses klarifikasi dapat berlangsung terbuka dan berbasis data.
Respons dari Rosi datang tidak lama setelah bukti tersebut dikirimkan. Ia menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara awak media dan pihak mitra yang bertanggung jawab penuh atas operasional dapur.
“Akan saya temukan dengan mitra” ujarnya.
Pernyataan itu kemudian menjadi dasar disepakatinya agenda pertemuan antara media dan pihak yang disebut sebagai mitra pengelola dapur.
Namun, situasi di lapangan justru memunculkan pertanyaan baru.
Saat pertemuan berlangsung, pihak yang hadir hanya Rosi bersama timnya. Salah satu yang teridentifikasi adalah Koordinator Kecamatan (Korcam) bernama Koko. Sementara sosok mitra yang sebelumnya dijanjikan akan hadir tidak tampak di lokasi.
Ketika awak media menanyakan keberadaan mitra tersebut, Rosi menjawab bahwa mitra sedang dalam perjalanan
“sedang dalam perjalanan. Kita tunggu saja,” kata Rosi.
Tidak lama kemudian seseorang datang ke lokasi pertemuan. Namun sosok yang hadir bukanlah mitra yang dimaksud.
Salah satu awak media mengenali pria tersebut sebagai Pak Mariyono, Ketua RT setempat.
Dalam forum pertemuan itu, Pak Mariyono menyampaikan bahwa dirinya merupakan PIC (person in charge) di dapur tersebut, sekaligus menyebut bahwa pihak mitra berhalangan hadir.
Kondisi tersebut memicu konfrontasi dari awak media yang mempertanyakan komitmen awal untuk mempertemukan langsung dengan mitra pengelola dapur. Pasalnya, yang hadir justru Ketua RT yang diketahui juga bekerja sebagai relawan (driver) di dapur tersebut.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Rosi menyampaikan pernyataan yang memunculkan polemik baru. Ia menyebut bahwa Pak Mariyono dan mitra sama saja
“sama saja. Kan dia juga kariawan SPPG tersebut mewakili mitra” ucap Rosi.
Pernyataan tersebut memunculkan dugaan bahwa forum klarifikasi tidak menghadirkan pihak yang memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan dapur. Pasalnya, posisi Ketua RT sekaligus relawan dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan strategis ataupun menjelaskan dugaan persoalan internal sejak tahap pembangunan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai struktur tanggung jawab serta legalitas pengelolaan dapur SPPG Japan Asri Sooko.
Alih-alih memperoleh klarifikasi langsung dari penanggung jawab utama operasional dapur, forum tersebut justru menghadirkan pihak yang secara posisi tidak memiliki otoritas formal dalam manajemen dapur.
Di tengah mencuatnya laporan berbagai persoalan internal sejak tahap pembangunan, absennya pihak mitra dalam forum klarifikasi tersebut pun menimbulkan tanda tanya publik mengenai komitmen transparansi dalam pengelolaan dapur SPPG Japan Asri Sooko. (Dka)
