dentum.id, Mojokerto – Kepala desa (kades) dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Rabu (24/12/2025).
Aksi ribuan masa tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 yang berdampak pada penurunan signifikan pendapatan tetap (siltap) aparatur desa.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Pamong Majapahit mulai memadati halaman kantor Pemkab Mojokerto sejak pagi hari. Mereka menyampaikan penolakan melalui orasi dan membentangkan spanduk bertuliskan “Kembalikan ADD seperti semula”, “Jangan Potong Gaji Kami”, hingga “Manusiakan Manusia”.
Aksi awalnya berlangsung kondusif. Sejumlah perwakilan kepala desa dan perangkat desa melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan massa aksi.
Koordinator lapangan aksi sekaligus Kepala Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Sunardi, menegaskan bahwa audiensi tersebut tidak mengakomodasi dua tuntutan utama yang disampaikan.
“Kita menuntut kembalikan ADD yang di potong sama Bupati. Artinya ADD ini murni tunjangannya perangkat, BPD, RT, dan lain sebagainya. Artinya Bupati ini potong gajinya perangkat, yang di potong itu 150 juta per desa,” Kata Sunardi.
Ia menyebutkan, seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto siap mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah daerah. Salah satunya dengan menolak melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di masing-masing desa.
“Kalau ADD tidak dikembalikan, seluruh pemdes di Kabupaten Mojokerto menolak pungutan PBB. Silakan kalau Pemda mau menarik sendiri,” ujarnya.
Tak hanya itu, para kepala desa dan perangkat desa juga mengancam akan menolak kunjungan kerja Bupati Mojokerto ke desa-desa.
“Selain menolak pungutan PBB, kami juga menolak kunjungan dari Bupati Mojokerto. Aksi ini akan terus kami gelar sampai Bupati hadir menemui kami dan memberikan kepastian,” tegasnya.
Sunardi juga mempertanyakan alasan pemangkasan ADD yang dinilai tidak merata jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia membandingkan kondisi Kabupaten Mojokerto dengan sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
“Saya tau itu semua karena saya kordinator PKDi Provinsi, jadi di kabupaten lain ADD nya malah bertambah. Kalau di Mojokerto ini kan Bupati sengaja memotong gaji perangkat desa. Kalau kita berbicara kebijakan pusat harusnya sama semua di Kabupaten lainnya di pangkas,” Ucapnya.
Lebih lanjut, Sunardi menyebut pemangkasan ADD di Kabupaten Mojokerto diduga berkaitan dengan rencana pemindahan kantor pemerintahan kabupaten ke wilayah Mojosari.
“Contoh ini ya Bupati ingin merenovasi, tapi jangan memotong gajiannya anaknya. Silakan renovasi silakan, kita tetap mendukung tapi janagn otak atek penganne anaknya, artinya disitu,” Tutup Sunardi.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa merespons aksi tersebut dengan menyatakan bahwa Pemkab Mojokerto tetap membuka ruang dialog dan menerima aspirasi dari kepala desa serta perangkat desa. Namun, ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak dapat dihindari akibat menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Bukan berarti kami tidak mendengarkan aspirasi kades dan perangkat desa. Kami sudah mempertahankan besaran siltap, dan Perbup tentang siltap sudah ada. Tapi, kalau transfer pusat ke daerah kembali normal, kami akan mempertimbangkan untuk menaikkan nominal ADD,” jelasnya.
Bupati Albarraa juga mengungkapkan bahwa total anggaran Kabupaten Mojokerto tahun 2026 sebesar Rp2,5 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,9 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat pemangkasan anggaran sebesar Rp316 miliar.
“Kami berharap masyarakat dan kepala desa dapat memahami situasi ini. Pemkab Mojokerto tetap berkomitmen untuk menyampaikan anggaran yang ada dengan tepat sasaran dan memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan meskipun ada penyesuaian anggaran,” tambahnya. (dka)
