Mojokerto, dentum.id — Data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan fakta mencolok di wilayah Mojokerto. Dari total 788 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur yang dikenakan penghentian operasional sementara, sebanyak 83 dapur berada di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto.
Rinciannya, sebanyak 10 dapur berada di Kota Mojokerto, sedangkan 73 dapur lainnya tersebar di Kabupaten Mojokerto. Angka tersebut menjadikan Mojokerto sebagai salah satu daerah dengan jumlah dapur terdampak cukup besar dalam evaluasi program MBG.
Sejumlah dapur yang masuk dalam daftar penghentian sementara tersebut sebelumnya telah menjadi sorotan publik karena berbagai persoalan standar operasional. Beberapa di antaranya yakni SPPG Japan Asri di Kecamatan Sooko, SPPG Mandiri di Dusun Batankrajan, Kecamatan Gedeg, serta SPPG Trowulan di Desa Domas.
Beberapa dapur tersebut sebelumnya menuai kritik karena sejumlah persoalan mendasar. Di antaranya tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sejak awal operasional, lokasi dapur yang berdekatan dengan peternakan unggas, temuan makanan yang dinilai tidak layak, hingga belum terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang seharusnya menjadi syarat dasar operasional dapur pengolahan makanan.
Selain itu, SPPG Kutorejo yang berada di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, juga tercatat dalam daftar dapur yang dihentikan sementara oleh BGN pusat. Dapur tersebut sebelumnya sempat tersandung kasus serius yang memicu keracunan massal terhadap 261 pelajar dan santri di Mojokerto. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 orang harus menjalani perawatan di rumah sakit, puskesmas, hingga posko kesehatan darurat.
Fakta lain yang turut menjadi perhatian adalah masuknya dapur Polda Jatim 1 yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto dalam daftar penghentian sementara. Berdasarkan data yang diperoleh, dapur tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas terkait saat evaluasi dilakukan.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Mojokerto, Rosi Dian Prasetyo, sebelumnya menyebut jumlah dapur MBG yang telah beroperasi di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto diperkirakan mencapai sekitar 113 dapur.
“Kurang lebih mungkin ada sekitar 113 dapur yang sudah beroperasi di Kota dan Kabupaten Mojokerto. Ada juga dapur yang masih dalam proses pembangunan,” ujar Rosi saat itu kepada awak media pada Februari lalu.
Jika angka tersebut dijadikan acuan sementara, maka dari sekitar 113 dapur yang telah beroperasi, sebanyak 83 dapur kini dikenakan penghentian sementara oleh BGN pusat. Dengan demikian, sekitar 73 persen dapur MBG di wilayah Mojokerto terdampak sanksi evaluasi operasional.
Besarnya persentase tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan, pengawasan, serta proses verifikasi dapur MBG di tingkat daerah sebelum operasional dijalankan. Program MBG yang merupakan program strategis nasional untuk pemenuhan gizi anak-anak menuntut standar pengawasan ketat, mengingat dapur-dapur tersebut bertanggung jawab langsung terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi pelajar. (CHY)
