Mojokerto, dentum.id — Aksi unjuk rasa yang digelar berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto berakhir ricuh, Rabu (11/3/2026).
Aksi tersebut diikuti gabungan mahasiswa dari GMNI, HMI, serta Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur. Mereka menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintahan Kota Mojokerto periode 2024–2029 yang dipimpin Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Rachman Sidharta Arisandi.
Dalam aksinya, massa memberikan nilai merah terhadap satu tahun jalannya pemerintahan tersebut. Salah satu isu yang disoroti adalah lemahnya kontrol terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa menilai berbagai persoalan masih muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Mulai dari kasus siswa keracunan hingga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat kehabisan modal operasional.
“Hal itu membuat masyarakat umum resah. Tidak ada alasan lagi selain rapor merah harus kami berikan untuk 1 tahun pemerintahan di Kota Mojokerto. Banyak lagi indikator atas rapor itu,” kata Ketua DPC GMNI Mojokerto Raya, Mohammad Thohir saat di lokasi.
Selain itu, massa juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai belum sesuai dengan visi dan misi pemerintahan saat ini. Salah satu yang disinggung adalah proyek wisata di TBM yang dianggap masih menyisakan persoalan.
“Yaitu proyek wisata di TBM. Itu sebuah artefak nyata peninggalan masa lalu yang kini dilanjutkan oleh orang yang sama. Itu nyata dan di depan mata kita. Proyek TBM hanya akal-akalan saja,” tambah orator aksi, Jose, terpisah.
Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto mulai memanas saat perwakilan massa meminta Wali Kota Mojokerto, Ning Ita, keluar untuk menemui mereka secara langsung.
Namun, petugas Satpol PP dan kepolisian yang berjaga menyampaikan bahwa Wali Kota tidak berada di tempat karena tengah menjalankan agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Penjelasan tersebut memicu kekecewaan di kalangan demonstran.
Kericuhan sempat terjadi ketika seorang anggota kepolisian terlihat menendang ban bekas yang sedang terbakar ke arah halaman kantor Pemkot. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjauhkan api dari pintu gerbang. Meski demikian, langkah itu justru memicu kemarahan massa yang menilai tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan peserta aksi.
Ketegangan pun meningkat hingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Karena tidak berhasil menemui wali kota di kantor Pemkot, massa kemudian memutuskan bergeser menuju rumah dinas Wali Kota Mojokerto di Jalan Hayam Wuruk.
Di lokasi tersebut, perwakilan mahasiswa akhirnya ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono.
Dodik kemudian mengajak para mahasiswa berdialog secara langsung. Diskusi berlangsung secara terbuka di tepi jalan, tepat di depan rumah dinas wali kota, di bawah terik matahari. (dka)
