Mojokerto, dentum.id — Kasus penyiraman air keras yang menimpa seorang aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menuai kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari DPC GMNI Mojokerto Raya yang menilai peristiwa tersebut sebagai ancaman serius terhadap demokrasi.
Ketua DPC GMNI Mojokerto Raya, Mohammad Thohir, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal biasa. Menurutnya, serangan terhadap aktivis merupakan bentuk teror yang menyasar kebebasan berpendapat.
“Ini bukan sekadar kekerasan, ini adalah teror terhadap demokrasi. Ketika aktivis diserang, maka yang disasar bukan hanya individu, tetapi juga kebebasan berpendapat,” ujar Thohir dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).
Ia menilai, penyiraman air keras tersebut mengindikasikan adanya upaya pembungkaman terhadap suara kritis yang selama ini disuarakan masyarakat sipil.
GMNI Mojokerto Raya pun mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual di balik kejadian tersebut.
“Kami mendesak aparat untuk mengusut kasus ini secara transparan dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat harus diproses secara hukum, termasuk aktor intelektualnya,” tegasnya.
Selain itu, GMNI juga menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap aktivis dan pembela hak asasi manusia. Mereka menilai lemahnya perlindungan akan membuka ruang bagi praktik intimidasi dan kekerasan.
Sebagai organisasi yang berlandaskan pemikiran Soekarno, GMNI menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran sebagai kekuatan moral yang tidak boleh tunduk pada tekanan maupun teror.
“Sejarah telah mengajarkan bahwa mahasiswa adalah kekuatan moral. Jika hari ini aktivis dibungkam dengan kekerasan, maka demokrasi kita sedang berada dalam ancaman serius,” kata Thohir.
GMNI Mojokerto Raya juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk bersolidaritas dalam melawan segala bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa ruang demokrasi harus terus dijaga dan tidak boleh dibiarkan menyempit akibat tindakan kekerasan terhadap suara-suara kritis. (dka)
