BLITAR — Polemik dana hibah olahraga di Kota Blitar kembali mencuat. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar mendesak Pemerintah Kota Blitar segera merealisasikan anggaran yang hingga kini belum cair. KONI menilai dana tersebut sangat krusial untuk menopang pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, menyebut penundaan pencairan anggaran mulai menghambat sejumlah agenda pembinaan. Menurutnya, KONI selama ini telah berupaya mengikuti mekanisme dan arahan pemerintah daerah.
“Kami sudah menunggu cukup lama. Sejak awal kami mengikuti kemauan pemerintah kota. DPRD juga sudah mengirimkan rekomendasi kepada pemda, tetapi sampai sekarang pemda belum memberikan respons dan kepastian,” ujar Elim di Blitar, Senin.
Desakan KONI tidak berhenti pada persoalan anggaran. Mereka juga meminta Pemkot Blitar membuka kembali akses menuju kantor sekretariat KONI yang selama ini tertutup.
Bagi insan olahraga, dua persoalan tersebut saling berkelindan. Kelancaran administrasi membutuhkan ruang kerja yang layak pakai, sementara program pembinaan atlet membutuhkan kepastian pembiayaan agar agenda latihan, seleksi, hingga persiapan kompetisi tidak tersendat.
Elim mengungkapkan, KONI bahkan telah melayangkan tiga surat permohonan audiensi kepada Wali Kota Blitar. Namun, hingga aksi berlangsung, Wali Kota belum memberikan jawaban yang mampu mengurai ketidakpastian mengenai pencairan dana hibah maupun pemanfaatan sekretariat.
“Kami sudah menempuh berbagai cara. Karena tidak mendapatkan jawaban pasti, teman-teman insan olahraga akhirnya mengambil langkah ini. Kami memang sudah menemui jalan buntu,” katanya.
Aksi tersebut melibatkan ratusan orang yang terdiri atas atlet, pelatih, wasit, serta pengurus berbagai cabang olahraga. Mereka mendatangi Kantor DPRD Kota Blitar dan Kantor Wali Kota Blitar untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Setelah melalui pembahasan antara pihak-pihak terkait, perwakilan KONI, DPRD, dan Pemerintah Kota Blitar meneken nota kesepakatan. Dokumen tersebut memuat sejumlah butir penyelesaian, termasuk komitmen untuk segera menindaklanjuti pencairan dana hibah olahraga yang masih menggantung.
Kesepakatan itu juga mencakup persoalan akses serta penggunaan kembali kantor sekretariat KONI. Dengan adanya nota tersebut, KONI berharap polemik berlarut-larut ini tidak lagi menjadi batu sandungan bagi persiapan atlet Kota Blitar menghadapi Porprov Jawa Timur 2027.
Pemkot Klaim Tetap Berpegang pada Regulasi
Di sisi lain, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki niat untuk mengulur pencairan anggaran KONI.
Ia menjelaskan, pemerintah harus memastikan setiap tahapan penganggaran hingga pencairan memenuhi prosedur administratif serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pemerintah tidak bisa melakukan proses tersebut secara serampangan meski kebutuhan KONI cukup mendesak.
“Pada prinsipnya, pemkot sangat menghormati aspirasi teman-teman dari KONI. Namun, kami tetap harus melaksanakan seluruh proses sesuai aturan yang berlaku,” kata Tri Iman.
Mengenai kantor sekretariat KONI, Tri Iman menyatakan aset tersebut merupakan milik masyarakat Kota Blitar. Karena itu, pemanfaatannya harus mengikuti kewenangan hukum dan ketentuan pengelolaan aset daerah yang berlaku.
Ia memastikan pemerintah akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur regulasi yang sesuai. Pemerintah pun berharap proses penyelesaian ini dapat memberikan kepastian bagi semua pihak, terutama KONI dan para pegiat olahraga yang tengah mempersiapkan agenda kompetisi tingkat provinsi.
Dengan adanya nota kesepakatan antara KONI, DPRD, dan Pemkot Blitar, semua pihak kini memusatkan perhatian pada realisasi poin-poin kesepakatan tersebut. Bagi atlet dan pelatih, kepastian bukan sekadar urusan administratif. Waktu persiapan menuju Porprov 2027 terus berjalan, dan program pembinaan membutuhkan dukungan yang konkret.
