dentum.id – Jawa Timur kembali menghadapi tekanan serius akibat musim kemarau 2026. Sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan, terdiri dari enam daerah berstatus tanggap darurat dan 18 daerah berstatus siaga darurat. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mempercepat laju distribusi air bersih. Di samping itu, pemerintah juga mulai menggunakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani kekeringan sekaligus memitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan.
Lebih lanjut, kondisi ini menuntut perhatian ekstra dari semua pihak. Sebab, potensi kekeringan sebenarnya bisa meluas hingga menjangkau 29 kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur. Faktanya, data BPBD Jatim menunjukkan bahwa skala ancaman pada tahun 2026 jauh melebihi kondisi tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, kekeringan hanya melanda sekitar 12 wilayah kabupaten/kota.
Daftar 24 Kabupaten/Kota yang Berstatus Darurat Kekeringan
Dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 24 wilayah telah menetapkan status kedaruratan kekeringan per 7 September 2026.
6 Daerah Berstatus Tanggap Darurat
Enam wilayah yang telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan adalah:
- Kabupaten Malang
- Kabupaten Pasuruan
- Kabupaten Situbondo
- Kabupaten Sumenep
- Kabupaten Mojokerto
- Kabupaten Lumajang
Status ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memasuki tahap penanganan darurat berdasarkan kondisi kekeringan yang terjadi di wilayah masing-masing.
18 Daerah Berstatus Siaga Darurat
Sementara itu, 18 daerah lainnya telah menetapkan status siaga darurat kekeringan, yakni:
- Bondowoso
- Lamongan
- Banyuwangi
- Bangkalan
- Blitar
- Trenggalek
- Gresik
- Jember
- Sampang
- Tulungagung
- Ngawi
- Pacitan
- Ponorogo
- Kota Batu
- Jombang
- Bojonegoro
- Pamekasan
- Probolinggo
Dengan demikian, hampir dua pertiga wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur telah masuk dalam daftar daerah yang menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Madura Menjadi Salah Satu Wilayah yang Mendapat Perhatian Khusus
Sementara itu, kawasan Pulau Madura menjadi salah satu titik yang menyita perhatian utama dalam upaya penanganan kekeringan ini. Secara spesifik, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep mengalami dampak yang sangat berat.
Sebagai respons, BPBD Jawa Timur langsung mengarahkan bantuan air bersih menuju wilayah-wilayah prioritas tersebut. Bahkan, hingga tanggal 7 September, tim BPBD sudah menyiapkan sekitar 5.410 rit air. Tidak hanya itu, mereka juga menyertakan sekitar 1.400 tandon, termasuk tandon lipat dan terpal. Tentu saja, langkah distribusi air ini memainkan peran yang sangat krusial. Alasannya, kekeringan tidak hanya mengganggu kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menghambat aktivitas harian warga di area yang kekurangan sumber air.
Distribusi air menjadi langkah penting karena kekeringan tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga terhadap aktivitas sehari-hari warga di daerah yang sumber airnya mulai terbatas.
1,58 Juta Jiwa Berpotensi Terdampak Kekeringan
Lebih jauh lagi, ancaman kekeringan di Jawa Timur tahun ini memiliki cakupan yang luar biasa luas. Berdasarkan laporan BPBD Jatim, sekitar 489.608 kepala keluarga atau kurang lebih 1.582.627 jiwa berpotensi menghadapi krisis air. Selain itu, prediksi cuaca menyebutkan bahwa potensi kekeringan bisa terus merambat hingga menjangkau 29 kabupaten/kota. Hal ini membuktikan bahwa persoalan kekeringan bukan sekadar masalah penyusutan debit mata air, melainkan langsung memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar jutaan manusia.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan bukan sekadar berkurangnya debit air di sejumlah sumber, melainkan dapat berpengaruh langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat dalam jumlah besar.
Gambaran perkembangan penanganan kekeringan
20 Kabupaten Sudah Menyalurkan Bantuan Air Bersih
Selanjutnya, penetapan status darurat ini langsung mendorong pemerintah daerah untuk mengambil tindakan nyata di lapangan. Dari 24 daerah berstatus darurat, 20 kabupaten mengonfirmasi bahwa mereka sudah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Sebelumnya, BPBD Jatim juga sukses mendistribusikan air bersih dalam jumlah besar. Pada awal bulan September, petugas berhasil membagikan sekitar 1.396.000 liter air bersih serta menyiapkan stok tambahan demi memenuhi kebutuhan tiap kabupaten/kota. Kemudian, tim mengatur jadwal penyaluran air secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi masing-masing kawasan.
Mengapa Kekeringan Jawa Timur Meluas pada 2026?
Pada dasarnya, bulan September 2026 masih mewakili periode puncak kemarau di Jawa Timur. Dalam pernyataannya, BMKG Juanda mengonfirmasi bahwa sebagian besar wilayah Jawa Timur masih mengalami puncak musim panas, sedangkan potensi pembentukan awan hujan masih sangat rendah. Akibatnya, daerah yang mengandalkan sumber air berkapasitas kecil menjadi jauh lebih rentan. Apabila kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan, tekanan terhadap sumber air pasti akan melonjak tajam. Dampaknya, wilayah yang sebelumnya tergolong aman bisa ikut menderita kekeringan.
Kekeringan dan Ancaman Kebakaran Hutan
Masalah kekeringan di Jawa Timur tidak berdiri sendiri. Kondisi vegetasi yang kering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
BPBD Jatim mencatat ribuan hektare lahan telah terdampak kebakaran selama musim kemarau 2026. Kawasan seperti Bromo Tengger Semeru dan Tahura Raden Soerjo termasuk wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla.
Karena itu, penanganan kekeringan sekaligus diarahkan untuk mengurangi risiko kebakaran di kawasan hutan dan pegunungan.
Pemerintah Mulai Menggunakan Operasi Modifikasi Cuaca
Selain dropping air bersih, pemerintah Jawa Timur menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
OMC dilakukan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Kehutanan, BMKG, serta BPBD Jatim. Operasi tersebut ditujukan untuk membantu penanganan kekeringan sekaligus mengurangi risiko karhutla. Namun, OMC tidak dapat dilakukan setiap saat.
Teknologi tersebut membutuhkan potensi awan hujan yang sesuai. Karena itu, pergerakan awan dan angin harus dipantau terlebih dahulu melalui koordinasi dengan BMKG. Jika kondisi atmosfer tidak mendukung, pelaksanaan OMC tidak dapat dilakukan secara efektif.
Dengan kata lain, OMC bukan berarti pemerintah dapat langsung menciptakan hujan dari kondisi langit yang sepenuhnya cerah. Pelaksanaannya sangat bergantung pada keberadaan dan pergerakan awan yang memenuhi kondisi untuk dilakukan modifikasi.
Bantuan Air Bersih Menjadi Prioritas Utama
Dalam situasi kekeringan, distribusi air bersih menjadi salah satu bentuk bantuan yang paling langsung dirasakan masyarakat.
BPBD Jatim mengimbau warga yang membutuhkan bantuan air bersih untuk mengajukan permintaan melalui BPBD kabupaten/kota. Apabila kebutuhan tersebut memerlukan dukungan tingkat provinsi, BPBD Jawa Timur dapat membantu distribusi ke wilayah yang membutuhkan.
Skema tersebut membuat penanganan dapat dilakukan secara berjenjang:
Masyarakat → Pemerintah Desa/Kelurahan → BPBD Kabupaten/Kota → BPBD Jawa Timur
Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan air dapat dipetakan berdasarkan kondisi lapangan dan tingkat urgensinya.
Apa yang Perlu Dilakukan Warga Saat Menghadapi Kekeringan?
Masyarakat di daerah rawan kekeringan dapat mengambil sejumlah langkah sederhana untuk mengurangi tekanan terhadap persediaan air.
1. Gunakan air berdasarkan kebutuhan
Prioritaskan air untuk minum, memasak, kebersihan tubuh, dan kebutuhan kesehatan. Penggunaan air untuk kegiatan yang tidak mendesak sebaiknya dikurangi selama sumber air terbatas.
2. Simpan air dengan wadah yang bersih
Air bantuan maupun air dari sumber lain sebaiknya disimpan dalam wadah yang tertutup dan bersih agar tidak mudah terkontaminasi.
3. Jangan menunggu sumber air benar-benar habis
Jika persediaan air mulai menipis, koordinasikan kebutuhan dengan pemerintah desa atau BPBD setempat lebih awal.
4. Hindari pembakaran di lahan terbuka
Kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar. Pembakaran sampah atau vegetasi di lahan terbuka dapat meningkatkan risiko karhutla.
5. Ikuti informasi resmi
Masyarakat sebaiknya mengikuti informasi dari BPBD, BMKG, pemerintah daerah, serta pemerintah desa agar mengetahui perkembangan kekeringan dan distribusi bantuan.
24 Daerah Sudah Darurat, tetapi Potensi Bisa Mencapai 29 Daerah
Angka 24 kabupaten/kota perlu dibaca bersama dengan angka 29 kabupaten/kota.
Sebanyak 24 daerah telah mengeluarkan status kedaruratan kekeringan, sedangkan 29 merupakan perkiraan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau 2026. Artinya, masih terdapat kemungkinan perluasan dampak apabila kondisi kemarau berlanjut dan sumber air di wilayah lain terus menurun.
Perkembangan tersebut membuat pemantauan kondisi cuaca dan sumber air menjadi semakin penting, khususnya memasuki periode September yang masih diperkirakan sebagai puncak musim kemarau.
Daftar Singkat Status Darurat Kekeringan Jawa Timur
| Status | Jumlah | Wilayah |
| Tanggap Darurat | 6 | Malang, Pasuruan, Situbondo, Sumenep, Mojokerto, Lumajang |
| Siaga Darurat | 18 | Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Jember, Sampang, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, Probolinggo |
| Total Status Darurat | 24 | Kabupaten/kota di Jawa Timur |
Kekeringan Jawa Timur 2026: Situasi yang Masih Harus Diwaspadai
Krisis kekeringan di Jawa Timur pada September 2026 menunjukkan tekanan yang semakin luas. 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan, 20 di antaranya telah melakukan distribusi air bersih, sementara Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep menjadi wilayah Madura yang mendapat perhatian khusus.
Pemerintah menyiapkan ribuan rit air, ribuan tandon, serta menjalankan OMC ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Di sisi lain, potensi kekeringan masih dapat meluas hingga 29 kabupaten/kota sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada distribusi air, tetapi juga pada mitigasi jangka pendek terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Dengan musim kemarau yang masih berlangsung, koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, BMKG, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi di wilayah yang paling membutuhkan.
