dentum.id, Mojokerto – Bawaslu Kota Mojokerto tengah berfokus pada pilot project bidang modernisasi birokrasi sebagai bagian dari program penguatan kelembagaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari delapan bidang rencana penguatan kelembagaan yang digagas Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang menunjuk delapan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lokasi percontohan (pilot project).
Delapan bidang penguatan kelembagaan tersebut meliputi: akuntabilitas keuangan; pelayanan informasi hukum dan PPID; hubungan serta eksistensi kelembagaan; pengolahan data; literasi demokrasi, penataan tata kelola internal, modernisasi birokrasi, dan peningkatan kinerja kelembagaan.
“Penguatan kelembagaan pengawas Pemilihan Umum merupakan langkah strategis untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas, sekaligus menjadi salah satu agenda Bawaslu pada tahapan pasca Pemilu dan Pemilihan dalam kerangka konsolidasi demokrasi nasional,” kata Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, Selasa (28/10/2024).
Sebagai bagian dari upaya modernisasi birokrasi, Bawaslu Kota Mojokerto mengembangkan empat aplikasi internal berbasis teknologi informasi. Aplikasi tersebut adalah E-Arsip (Elektronik Arsip), Sistem Internal Satu Pintu (SISP), Info Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Info PPPS), serta Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan (ABK dan Anjab).
“E-Arsip merupakan inovasi pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses dokumen secara digital. Sistem ini mempermudah mencari data yang dibutuhkan. Keamanan data lebih terjaga. Ini berdasarkan Perbawaslu 12 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Bawaslu,” ucap Dian.
Sementara itu, SISP dikembangkan sebagai portal terpadu berbasis website yang menghubungkan seluruh tautan internal Bawaslu Kota Mojokerto. Platform ini membantu mempercepat proses kerja, khususnya di bagian sekretariat.
Adapun Info PPPS merupakan sistem berbasis web yang memungkinkan masyarakat memantau proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Melalui sistem ini, pelapor dapat melihat perkembangan laporan tanpa perlu datang langsung ke kantor Bawaslu, terutama untuk tindak lanjut pasca Pemilu dan Pilkada 2024.
Terakhir, ABK dan Anjab berfungsi sebagai formulir analisis efektivitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume tugas. Data ini digunakan untuk pemerataan beban kerja sesuai klasifikasi jabatan, serta untuk penataan organisasi, pengelolaan SDM, dan peningkatan kinerja kelembagaan.
“Modernisasi birokrasi memungkinkan pengawas pemilu bekerja dengan sistem dan mekanisme yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi melalui penerapan empat aplikasi yang sudah dibuat oleh Bawaslu Kota Mojokerto untuk mendorong pelayanan publik yang responsif dan transparan,” tutup Dian.(dka)
