Mojokerto, dentum.id – Sebanyak 2.493 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Mojokerto harus keluar dari daftar penerima bansos setelah pemerintah menemukan indikasi aktivitas judi online (judol) dalam rekening yang terhubung dengan keluarga penerima.
Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengambil langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran bansos berjalan tepat sasaran. Data 2.493 KPM itu tercatat dalam aplikasi SIKS-NG untuk pencairan bantuan sosial Triwulan III.
Kemensos bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendeteksi serta memeriksa rekening penerima bansos. Pemerintah menggunakan proses tersebut untuk menemukan indikasi penyalahgunaan bantuan.
2.493 KPM Mojokerto Masuk Daftar Exclude Bansos
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto, Iwan Bagus Pratama, mengatakan data SIKS-NG mencatat ribuan keluarga dalam daftar penerima yang harus dikeluarkan.
“Sumber data dari aplikasi SIKS-NG mencatat sebanyak 2.493 exclude bansos. Bansos ini dikeluarkan akibat terindikasi judi online,” ujar Iwan, Rabu, 9 September 2026.
Menurutnya, pemerintah memasukkan data tersebut ke dalam daftar exclude bansos setelah proses pemeriksaan menemukan indikasi aktivitas judol.
Namun, temuan tersebut tidak otomatis berarti setiap penerima bansos secara pribadi memainkan judi online.
Indikasi Judol Berlaku Berdasarkan Data Satu Kartu Keluarga
Iwan menjelaskan bahwa PPATK melakukan penelusuran berdasarkan basis kartu keluarga (KK). Karena itu, pemerintah melihat aktivitas rekening dalam lingkup satu keluarga, bukan hanya aktivitas penerima bansos yang namanya tercatat.
“Satuannya adalah keluarga berdasarkan kartu keluarga. Jadi bisa saja yang membeli slot judi online adalah anaknya, suaminya, atau anggotanya yang masih dalam satu KK. Namun, dampaknya tetap berimbas pada bantuan satu keluarga tersebut,” ungkapnya.
Dengan mekanisme tersebut, seorang lansia misalnya, tidak serta-merta berarti bermain judi online hanya karena keluarganya masuk dalam daftar hasil penelusuran.
Aktivitas judol bisa saja berasal dari anak, suami, atau anggota keluarga lain yang masih tercatat dalam KK yang sama. Meski demikian, dampak kebijakan tetap berlaku terhadap bantuan untuk satu keluarga tersebut.
Pemerintah Buka Kesempatan Sanggah dan Klarifikasi
Meski pemerintah mencoret nama KPM dari daftar penerima, masyarakat masih mendapat kesempatan untuk menyampaikan sanggah dan klarifikasi.
Langkah tersebut memungkinkan keluarga memberikan penjelasan apabila mereka menilai terdapat kekeliruan atau perlu meluruskan data mengenai dugaan keterlibatan aktivitas judi online.
Iwan menambahkan, Dinsos Kabupaten Mojokerto menyediakan dua jalur klarifikasi bagi masyarakat yang ingin mengajukan pengaktifan kembali bantuan.
Namun, penjelasan mengenai dua jalur tersebut belum tercantum dalam informasi yang disampaikan Iwan pada keterangan tersebut.
Bansos Harus Tepat Sasaran
Pencoretan 2.493 KPM bansos di Mojokerto menunjukkan upaya pemerintah memperketat penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan data transaksi keuangan.
Kemensos bersama PPATK memeriksa data tersebut untuk mendeteksi penggunaan rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online.
Di sisi lain, mekanisme berbasis KK membuat keluarga penerima perlu memahami bahwa aktivitas anggota keluarga lain dalam satu KK dapat berdampak pada status bantuan.
Karena itu, pemerintah tetap membuka ruang sanggah dan klarifikasi. Mekanisme tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan penjelasan sebelum menentukan kelanjutan status bantuan.
Bagi ribuan KPM yang masuk daftar exclude bansos, proses klarifikasi kini menjadi tahap penting untuk memastikan apakah bantuan mereka dapat kembali aktif.
1 Komentar